Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin communicat(us) yang berkaitan erat dengan kata communicare yang berarti make common yang juga berkaitan erat dengan dengan kata community. Jadi, komunikasi bisa terjadi jika kegiatan itu bertolak dari kondisi tertentu. Kegiatan komunikasi itu ditandai dengan dengan adanya hubungan/interaksi antar pihak yang bersangkutan.
Definisi komunikasi pada perkembangan saat ini, berbeda dengan definisi komunikasi pada masa lalu. Sejak lama definisi komunikasi dititikberatkan pada proses peyakinan atau usaha untuk merubah tingkah laku orang lain. Namun Communication Theory Today (mulai 1995) memberikan definisi yang berbeda mengenai komunikasi. Yang pertama, memberi penekanan pada proses penyampaian berita berdasarkan teori Lasswell tentang komunikasi :’who says what in which channel to whom with what effect’. Sedangkan yang kedua, memberi penekanan pada proses pertukaran nilai atau proses pertukaran pikiran. Kemudian menurut Littlejohn pentingnya suatu komunikasi adalah : ’sesuatu yang sehari-hari terlihat biasa, berubah menjadi teka-teki besar bagi seseorang begitu ia bermaksud mencari makna/pengertian yang tersembunyi di dalam sesuatu itu. Jadi, komunikasi bertujuan untuk mencari makna.
Dari definisi di atas, komunikasi memang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita dalam rangka mencari makna. Hal tersebut tak terkecuali dalam bidang pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, memang memungkinkan bagi hadirnya sistem-sistem lainnya. Dalam hal ini terbentuk hubungan pemerintahan dan komunikasi antara pemerintahan dengan yang diperintah. Inilah yang kemudian disebut dengan Komunikasi Pemerintahan.
Komunikasi pemerintahan kemudian membentuk hibrida-hibrida baru, antara lain seperti, komunikas antar manusia, komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi organisasional, yang kemudian menjadi konstruksi komunikasi pemerintahan. Khusus bagi ilmu pemerintahan, komunikasi politik digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi setiap sistem politik. Alat yang dapat digunakan oleh aktor-aktor politik dalam berkomunikasi dan meyakinkan publik adalah simbol-simbol, bahasa, dan opini publik dengan kepentingan sebagai muatannya (pesan/messages), melalui advokasi, propaganda, iklan provokasi, dan retorika.
Hakikat komunikasi politik sebenarnya kembali kepada hakikat manusia yang selalu ingin mengembangkan jalinan komunikasi dengan manusia lain yang berada dalam determinan geo natur dan geo kultur yang berbeda. Hal ini mengandung makna bahwa komunikasi politik harus mampu menembus ragam kepentingan, ragam pola keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya kepentingan bersama tanpa ada satu negarapun yang merasa dirugikan.
Kemudian sumber komunikasi politik itu memang berasal dari individu, karena individu-individu memiliki ide-ide yang sangat berharga. Ataupun dapat bersumber pada elit politik serta dapat pula berasal dari suatu faham, ideologi, pola keyakinan, seperangkat norma, kitab suci atau dari dokumen-dokumen yang tersimpan dan terpelihara dan lain-lain. Namun pada akhirnya, sumber-sumber tersebut, pada keberhasilannya proses komunikasi bermuara pada kemampuan komunikator di dalam memotivasi komunikan untuik berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Bagi komunikasi pemerintahan, terdapat bagian-bagian dari komunikai politik yang dapat digunakan dalam mengkonstruksi komunikasi pemerintahan, yaitu, komunikasi pemerintahan harus mampu mengidentifikasi pesan/muatan dan alat-alat atau cara-cara yang sejajar dengan alat-alat yang digunakan oleh aktor-aktor politik, yang efektif untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Pesan/muatan adalah fakta-fakta yang dapat menunjukan penepatan variasi janji, pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemerintah, dan pemikulan resiko tindakan yang diambil berdasarkan pilihan bebas menurut hati nuraninya. Oleh karenanya, proses pemerintahan dijalankan melalui hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.
Selanjutnya, dalam kajian komunikasi politik, sikap perilaku penguasa merupakan pokok bahasan atau objek kajian utama, karena sikap perilaku penguasa merupakan warna dominan dan tolak ukur untuk menentukan dalam sistem politik apa proses komunikasi itu berlangsung. Sikap penguasa memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesa komunikasi baik yang berada dalam struktur formal maupun yang berkembang dalam masyarakat. Terutama bagaimana sikap terhadap ’pendapat umum’ atau perlakuan terhadap hak-hak berkomunikasi penghuni sistem apakah mendapat tempat utama atau sebaliknya bahwa pendapat umum dan hak-hak berkomunikasi berada dalam ruang gerak terbatas dan kaku. Oleh karenanya, komunikasi politik akan sangat efektif terjadi di negara-negara penganut sistem demokrasi, atau sistem terbuka. Seperti salah satu contohnya, di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Telah di jelaskan di atas, bahwa proses pemerintahan mengatur hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. Pertama-tama, kita sepakati bersama, bahwa yang memerintah di sini menunjuk kepada pihak pemerintah atau elit penguasa/pemerintah. Kemudian, yang diperintah menunjuk kepada rakyat sebagai pihak yang bergantung kepada pemerintah. Kemudian proses komunikasi di antara keduanya lazim disebut dengan komunikasi pemerintahan.
Taliziduhu Ndraha dalam kybernologi jilid 2, mendefinisikan komunikasi pemerintahan merupakan proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan frame of reference pihak yang lain pada posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap yang lain terbentuk, berubah atau terpelihara, berdasarkan kesaling mengertian dan saling kepercayaan antara kedua belah pihak.
Dalam hal proses pemerintahan, faktor rakyat adalah faktor yang tidak bisa kita kesampingkan. Sebuah negara ada karena adanya rakyat, begitupun dengan adanya tujuan negara, adanya tujuan negara merupakan kristalisasi dari tujuan setiap individu rakyat. Oleh karenanya, komunikasi pemerintahan menjadi sesuatu yang penting. Komunikasi antar manusia, sebagai salah satu pembentuk konstruksi komunikasi pemerintahan, dimaksudkan sebagai jalan untuk memahami interaksi antar manusia. Kemudian, dalam hubungan itu, komunikasi dijadikan sebagai alat untuk mengontrol human behaviou. Jadi jika seseorang hendak mencari dan menemukan makna suatu perilaku dan nilai aspirasi manusia, dalam hal ini rakyat (yang diperintah), ia harus berkomunikasi dengan rakyat tersebut.
Namun dewasa ini, di Indonesia, proses komunikasi pemerintahan seakan tersendat. Rakyat seakan sudah hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Begitupun pemerintah yang seakan tidak tanggap terhadap segala suara rakyat. Masalah ini bisa kita lihat dalam contoh kasus pembuatan kebijakan publik. Terlalu banyak kebijakan pemerintah yang memang tidak pro rakyat, bahkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Padahal dalam hal pencapaian tujuan negara, terdapat tujuan rakyat tiap individu. Para anggota dewan dan pemerintahan kita seolah hanya bisa mengobral janji kepada rakyat. Memberi harapan begitu besar saat kampanye, tapi toh kemudian ketika mereka telah mendapat jabatan, janji tinggal janji, kesengsaraan rakyat semakin menjadi. Inilah kemudian uyang menjadi sorotan semua pihak, termasuk di dalamnya para akademisi, pakar politik, pemerintaha gagal berkomunikasi dengan baik dengan rakyat. Artinya komunikasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan rakyat banyak.
Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Menurut Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai ”whatever government choose to do or not to do”. Sedangkan menurut Young dan Quinn salah satu konsep kunci dari kebijakan publik adalah sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
Dari konsep kunci yang diberikan oleh Young dan Quinn di atas, jelaslah bahwa kondisi proses komunikasi pemerintahan di Indonesia saat ini dalam hal pembuatan kebijakan publik. Karena secara eksplisit banyak dari kebijakan publik yang bertujuan sosial/berorientasi masyarakat justruc sebaliknya sering sekali menimbulkan masalah baru di masyarakat. Menurut Edi Suharto dalam Analisis Kebijakan Publik, salah satu produk kebijakan publik adalah kebijakan sosial. Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial/tujuan masyarakat. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yaitu memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada suatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan atau pengembangan.
Dari konsep kunci serta tujuan dari kebijakan sosial di atas, semakin jelaslah bagi kita bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dibuat pemerintah dewasa ini, tidaklah memperhatikan keadaan sosial masyarakat kita. Kenikan harga BBM dengan skala besar, tarif dasar listrik dan konversi minyak tanah kepada LPG, jelas kebijakan yang tidak melihat keadaan rakyat. Ironis memang ketika masyarakat kita kesulitan dalam hal finansial dan ekonomi, namun kebijakan pemerintah memang tidak menyentuh pada keinginan dan suara rakyat. Ada kecurigaan akhirnya pada rakyat bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan publik, lebih mementingkan sekelompok orang saja.
Di sinilah kita bisa melihat, proses komunikasi pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Namun kita tidak bisa menyalahkan pihak pemerintah saja dalam hal ini. Karena dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan suatu tuntutan dari sebuah konsekuensi negara demokrasi seperti Indonesia saat ini.
Tentang pasrtitipasi politik ini menurut Almond, yang dikutip oleh Drs. Moechtar M dan Colin, dalam perbandingan sistem politik, Almond membahasnya dengan lima hal yang telah menyebabkan meluasnya partisipasi politik dalam dunia modern. Partisipasi itu bisa berbentuk konvensional (vooting, diskusi politik, dsb.) maupun non-konvensional (demonstrasi, tindak kekerasan, dsb.). Selanjutnya berpartisipasi politik menurut Almond terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politilk, antara lain ; pendidikan tinggi; status sosial ekonomis, keanggotaan dalam partai politik.
Dari pemaparan mengenai pertisipasi politik di atas, jelas bahwa kurang berjalan dengan baiknya komunikasi pemerintahan tidak sepenuhnya kesalahan elit penguasa atau pemerintah semata. Namun dalam komunikasi pemerintahan membutuhkan komunikasi dua arah, pemerintah melempar dan rakyat merespon. Namun,dengan melihat faktor-faktor tadi, jelas rakyat kita belum mencapai faktor pendukung tadi.
Yang pasti, masalah dalam hal komunikasi pemerintahan ini haruslah ada solusi. Solusi dibutuhkan dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. Taliziduhu Ndraha berpendapat, terdapat sembilan hal yang harus diperhatikan dalam kuatnya komunikasi pemerintahan. Antara lain ; untuk komunikasi yang lebih efektif, sebaiknya pihak elit ada yang berinisiatif turun ke bawah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Floor (bawah/rakyat) bisa berkomunikasi ke atas melalui wakil-wakilnya yang memiliki kemampuan tawar menawar atau lobbying, dengan catatan, perilaku lembaga representatif ini tetap berakar pada konstituennya dan tidak justru berubah begitu mereka terpilih menjadi wakil rakyat.
Fokus perhatian masyarakat saat ini memang lebih tertuju pada hal tersebut. Karena pada kenyataannya saat ini, sampai saat ini tidak ada pihak elit yang berinisiatif turun ke bawah, melakukan pendekatan kualitatif. Juga, komitmen dari para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat, tidak berakar atau konsisten berakar pada kontituennya, dalam hal ini rakyat sebagai pemilih mereka. Para wakil rakyat, malah lebih berakar pada partainya, sehingga kepentingan partailah yang mereka dahulukan dalam membuat kebijakan publik.
Oleh karenanya, ketika wakil rakyat berkomitmen tinggi pada rakyat sebagai konstituennya, serta adanya wakil rakyat yang mau langsung turun ke bawah melakukan pendekatan kualitatif terhadap rakyat, berkomunikasi dengan rakyat akan hal-hal apa saja yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah juga dalam hal pemenuhan kebutuhan, komunikasi pemerintahan akan berjalan dengan baik. Dengan demikian hakikat dari komunikasi pemerintahan itu sendiri harus mampu menembus ragam kepentingan, ragam pola keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya kepentingan bersama tanpa ada satu negarapun yang merasa dirugikan, serta tetap terpeliharanya kepercayaan terhadap pemerintah guna menjaga dukungan rakyat akan tercapai.
Daftar Pustaka
• Suharto, Edi (2005). Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
• Mas’oed, Mochtar dan Colin McAndrews (1982). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
• Ndraha, Taliziduhu (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) jilid 2. Jakarta : PT. Rineka Cipta
• Harun, Rochajat dan Sumarno AP (2006). Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung : CV. Mandar Maju
